Penelitian ini menganalisis kekuatan pembuktian keterangan ahli dan kesesuaian pertimbangan hakim dalam perkara pencemaran nama baik melalui media sosial, sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Pal. Fokus utama kajian ini adalah bagaimana integrasi keterangan ahli dari berbagai disiplin ilmu, lingkungan hidup, ITE, dan bahasa berkontribusi terhadap pembentukan keyakinan hakim. Metode analisis yang digunakan merujuk pada sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif negatief wettelijke bewijstheorie sesuai Pasal 183 dan 184 KUHAP. Hasil kajian menunjukkan bahwa keterangan ahli memiliki kedudukan strategis dalam mengklarifikasi aspek-aspek teknis yang di luar jangkauan pengetahuan hakim, seperti validasi ilmiah baku mutu lingkungan dan interpretasi linguistik terhadap niat menyerang kehormatan. Dalam perkara ini, keterangan ahli lingkungan hidup menjadi kunci untuk mematahkan klaim terdakwa terkait pencemaran lingkungan, sehingga postingan terdakwa dikualifikasikan sebagai berita bohong yang menyerang nama baik korporasi (PT CPM). Penulis menyimpulkan bahwa Majelis Hakim telah memenuhi ambang batas minimum pembuktian (dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim) sesuai Pasal 183 KUHAP. Selain itu, putusan ini mencerminkan sinkronisasi antara fakta materiil, alat bukti elektronik sesuai UU ITE, dan pertimbangan yuridis-non yuridis yang komprehensif. Putusan ini menjadi potret penegakan hukum yang berupaya menyelaraskan kepastian hukum dengan kebenaran materiil di era digital.