ABSTRAKWafa` Zaenassa`dy S362402024 (2026), PENJATUHAN HUKUMAN RINGAN BAGI KORUPTOR (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 70/PID.SUS-TPK/2024/PN JKT.PST DARI PERSPEKTIF TEORI KEPASTIAN, KEADILAN DAN KEMANFAATAN), Tesis: Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang menimbulkan kerugian besar terhadap keuangan negara, perekonomian nasional, serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan dan penegakan hukum. Namun, dalam praktik peradilan masih ditemukan putusan yang menjatuhkan pidana relatif ringan terhadap pelaku korupsi, salah satunya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst. Putusan tersebut menimbulkan perdebatan karena dinilai belum sebanding dengan dampak kerugian yang ditimbulkan, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai pertimbangan hukum hakim serta kesesuaiannya dengan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan hukuman ringan terhadap terdakwa serta menilai apakah putusan tersebut telah mencerminkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian pertama menunjukkan bahwa Majelis Hakim lebih menitikberatkan pada faktor-faktor nonyuridis, seperti sikap kooperatif, dan pengembalian sebagian kerugian negara, dibandingkan besarnya dampak kerugian yang ditimbulkan. Kedua, Putusan tersebut dinilai belum sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan karena pidana yang dijatuhkan tidak proporsional dengan kerugian negara, belum memberikan efek jera yang optimal, serta belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan pemidanaan yang lebih proporsional dan berorientasi pada perlindungan kepentingan publik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.Kata Kunci: Pemidanaan Korupsi, Kepastian Hukum, Keadilan, Kemanfaatan