Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan permasalahan mengenai keabsahan akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) berdasarkan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) fiktif, serta implikasi hukum terhadap notaris yang telah membuat akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) tersebut, mengingat akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) merupakan akta para pihak sebagai bentuk menjamin kepastian hukum dari pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang telah dilaksanakan. Tantangan muncul tatkala risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang melandasi pembuatan akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) merupakan kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang tidak pernah dilaksanakan atau fiktif, sehingga berdampak juga kepada keabsahan dari akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) dan notaris yang telah membuatnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat perskriptif dengan pendekatan hukum berupa pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang dikombinasikan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 74/Pdt/2021/PT Btn. Jenis bahan penelitian meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan. Selanjutnya teknik analisis yang digunakan untuk mengolah bahan hukum adalah metode silogisme bersifat deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) yang dibuat di hadapan notaris berdasarkan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) fiktif dinyatakan batal demi hukum serta implikasi hukum terhadap notaris yang membuatnya berupa dinyatakan melakukan perbuatan melanggar hukum dan mendapatkan sanksi berupa teguran tertulis oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris.