ABSTRAK AKILAH RAHMA MEDINA, E0022024, PRINSIP FIDUCIARY DUTY DIREKSI DALAM AKUISISI PERUSAHAAN (STUDI KASUS PT ASDP INDONESIA FERRY DALAM PUTUSAN NOMOR 68/PID.SUS TPK/2025/PN.JKT.PST). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kompleksitas penilaian keputusan bisnis rupiah direksi Badan Usaha Milik Negara, khususnya tindakan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) senilai lebih dari satu triliun yang menjadi objek Putusan Nomor 68/Pid.Sus TPK/2025/PN.Jkt.Pst. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian keputusan akuisisi tersebut dengan doktrin fiduciary duty, serta mengidentifikasi problematika hukum dalam implementasinya di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer meliputi UUPT, UUBUMN, Peraturan Menteri BUMN, dan putusan pengadilan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif-deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan akuisisi PT JN melanggar kedua komponen fiduciary duty. Pelanggaran duty of care terbukti melalui penetapan harga akuisisi sebelum due diligence selesai dan pengabaian seluruh temuan kritis konsultan. Pelanggaran duty of loyalty terbukti melalui pemilihan metode DLOM yang merugikan perseroan, finalisasi harga dalam forum informal, dan pemalsuan tanggal dokumen penilaian. Pelanggaran ini menggugurkan perlindungan Business Judgment Rule dan mengakibatkan tanggung jawab pribadi direksi berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UUPT. Adapun implementasi doktrin fiduciary duty di Indonesia terhambat oleh kekaburan pengaturan dalam UUPT yang tidak mendefinisikan secara operasional frasa "itikad baik" dan "kehati hatian" serta tidak memisahkan secara tegas antara duty of care dan duty of loyalty. Kata Kunci: Akuisisi Perusahaan, Direksi BUMN, Fiduciary duty