Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum preventif bagi perempuan korban kekerasan seksual di Kota Yogyakarta dengan fokus pada peran Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan peraturan pelaksananya. Penelitian ini juga membahas hambatan yang dihadapi pemerintah daerah dalam menjalankan perlindungan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosiolegal. Data diperoleh melalui wawancara dengan DP3AP2KB Kota Yogyakarta dan UPT PPA Kota Yogyakarta, serta melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah  Kota Yogyakarta telah melaksanakan perlindungan hukum preventif melalui edukasi dansosialisasi, penguatan kelembagaan, pembentukan dan penguatan TPPK di satuan pendidikan, koordinasi dengan Satgas PPKPT di perguruan tinggi, penguatan Satgas Sigrak, pelaksanaan program Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak, serta koordinasi lintas sektor melalui Forum Perlindungan Korban Kekerasan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan normatif, institusional, dan sosial-kultural. Hambatan tersebut meliputi kebutuhan penyesuaian terhadap peraturan pelaksana UU TPKS yang relatif baru, kebutuhan penguatan dasar hukum daerah, belum adanya indikator pencegahan yang terukur, keterbatasan anggaran dan jangkauan sosialisasi, perbedaan SOP dan perspektif antarinstansi, serta budaya patriarki, stigma terhadap korban, victim blaming, rendahnya dukungan keluarga, dan belum meratanya kesadaran masyarakat mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Yogyakarta perlu memperkuat dasar hukum daerah, indikator pencegahan, koordinasi lintas sektor, kapasitas aparatur dan relawan, serta edukasi masyarakat yang berkelanjutan dan berpihak kepada korban