Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja sektor publik berupa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan sektor kesehatan dan good governance berupa akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja terhadap pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui PDRB riil per kapita, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variabel intervening di Kawasan Timur Indonesia (KTI) periode 2015–2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa data panel dari 17 provinsi di KTI. Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis jalur (path analysis) dalam kerangka data panel dengan model estimasi Random Effect Model (REM).  Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IPM, sedangkan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap IPM. Akuntabilitas keuangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, sementara akuntabilitas kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Terhadap PDRB per kapita, pengeluaran sektor pendidikan berpengaruh positif tidak signifikan, pengeluaran sektor kesehatan berpengaruh positif namun tidak signifikan, akuntabilitas keuangan berpengaruh negatif dan tidak signifikan, serta akuntabilitas kinerja berpengaruh positif namun tidak signifikan. IPM sendiri terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB per kapita. Pada pengujian mediasi, IPM tidak mampu memediasi pengaruh pengeluaran sektor pendidikan, pengeluaran sektor kesehatan, maupun akuntabilitas keuangan terhadap PDRB per kapita, tetapi mampu memediasi pengaruh akuntabilitas kinerja terhadap PDRB per kapita. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas pembangunan manusia merupakan salah satu jalur yang dapat menghubungkan tata kelola pemerintahan dengan pertumbuhan ekonomi di KTI. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah daerah di KTI memperbaiki efektivitas dan pengawasan belanja pendidikan, mempertahankan serta memperluas capaian belanja kesehatan, serta memperkuat akuntabilitas keuangan dan kinerja agar dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat dapat lebih optimal.