Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan pemenang lelang beritikad baik dari perspektif teori perlindungan hukum ketika terjadi hambatan pengosongan objek Hak Tanggungan pasca pelaksanaan lelang eksekusi, serta mengkaji kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 dalam mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual, menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan penelitian terdahulu yang dianalisis melalui pola berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pemenang lelang beritikad baik terdiri perlindungan preventif dan perlindungan represif, namun bentuk perlindungan tersebut belum sepenuhnya melindungi pemenang lelang beritikad baik, sebagaimana Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PN Yogyakarta ketika debitur menempuh jalur litigasi dan Putusan Nomor 31/Pdt.G/2025/PN Mungkid ketika pemenang lelang harus mengajukan gugatan pengosongan. Kondisi ini berdampak pada terhambatnya realisasi hak kepemilikan, proses hukum yang berlapis, kerugian ekonomi, serta ketidakpastian hukum yang melemahkan perlindungan bagi pemenang lelang beritikad baik. Diterbitkannya SEMA untuk memberikan pedoman dan keseragaman penerapan hukum atas kekosongan norma pengosongan eksekusi objek Hak Tanggungan pasca pelaksanaan lelang eksekusi. SEMA Nomor 4 Tahun 2014 lahir sebagai respons atas meningkatnya hambatan dalam permohonan eksekusi pengosongan objek lelang. Namun, SEMA memiliki keterbatasan memberikan kepastian hukum karena kedudukannya sebagai aturan kebijakan tidak mengikat secara umum sehingga penerapannya bergantung pada interpretasi hakim. Penelitian ini merekomendasikan pembaruan norma yang terintegrasi antara Undang-Undang Hak Tanggungan dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pelaksanaan lelang, serta peningkatan SEMA menjadi PERMA.