Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) Aspek hukum perjanjian waralaba (franchise) berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia pada putusan PN Jakarta Selatan Nomor 612/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel; (2) Mengkaji sinkronisasi regulasi terkait guna menilai sejauh mana aturan hukum yang berlaku mampu memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi franchisor (pemberi waralaba) maupun franchisee (penerima waralaba) dalam praktik bisnis di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Aspek hukum perjanjian franchise di Indonesia mengacu pada syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUH Perdata). Namun, dalam praktiknya sering terjadi ketimpangan posisi tawar (bargaining position) dimana franchisor mendominasi penyusunan klausula baku, yang berpotensi melahirkan klausul eksploitatif dan memicu sengketa wanprestasi (seperti pada Putusan PN Jakarta Selatan No. 612/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel); (2) Pembaruan regulasi melalui PP No. 35 Tahun 2024 telah berhasil meningkatkan kepastian dan keadilan hukum bagi para pihak. Instrumen hukum yang krusial dalam regulasi ini adalah kewajiban pendaftaran Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) dan kewajiban keterbukaan informasi melalui dokumen prospektus penawaran sebelum perjanjian ditandatangani. Efektivitas pencapaian keadilan kontraktual yang proporsional masih menghadapi tantangan pada aspek pengawasan di lapangan, kepatuhan pelaku usaha, serta risiko praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat akibat pembatasan wilayah usaha dan pasokan bahan baku yang terlalu mengikat sepihak.