Indonesia dikenal sebagai negara dengan potensi sumber daya alam yang sangatbanyak dan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504pulau serta dengan panjang garis pantai 108.000 km dan luas perairannya terdiridari laut teritorial seluas 290 km2. Sebagai salah satu Negara maritim yang memilikiwilayah laut yang luas, sudah semestinya Negara Indonesia memiliki sebuah sistemtransportasi laut yang memadai, baik dari sisi perumusan dan penetapan regulasi,pelaksanaan implementasi, pengawasan usaha kepelabuhanan dan kepelautandalam mewujudkan transportasi yang aman dan nyaman. Kesatuan Penjagaan Lautdan Pantai (KPLP) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi penjagaan danpenegakan peraturan perundang-undangan di laut dan pantai yang dibentuk danbertanggung jawab kepada Presiden dan secara teknis operasional dilaksanakanoleh Menteri berdasarkan undang-undang pelayaran Nomor 17 Tahun 2008. Disamping itu keberadaan infrastruktur pelabuhan di Indonesia memiliki peranpenting sebagai pintu masuk orang dan logistik. Pelabuhan juga memiliki peranyang penting untuk kegiatan perdagangan maupun industri. Perkembangan ilmupengetahuan dan Teknologi yang terjadi saat ini memunculkan suatu inovasitentang sebuah kebijakan dalam proses pelayanan kepada masyarakat melaluikepastian keamanan dan keselamatan dalam beraktifitas yang menggunakantransportasi laut. Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif.Menggunakan metode wawancara sebagai teknik pengumpulan data secaramendalam kepada Kepala Pangkalan PLP Tanjung Uban, Perwakilan ASDPTanjung uban, pihak BPTD serta masyarakat yang dipilih menjadi informan. Selainitu observasi dan pengumpulan data juga dilakukan melalui kajian dokumen yangditemukan dilapangan yang berujuan untuk memperkaya temuan pada penelitian.Analisis data dilakukan dengan mengacu pada perspektif teoritis implementasikebijakan pengintegrasian data keselamatan dan kemanan pelayaran dipelabuhanpenyeberangan ASDP Tanjung Uban berbasis Web. Hasil dalam penelitianmenjelaskan adanya proses transformasi informasi dari cara manual beralih padainformasi sistem teknologi yang dapat mempermudah akses bertukar informasi dandata antar instansi, kebijakan dalam upaya memberikan peningkatan kualitaspelayan publik dari sisi keselamatan dan keamanan pelayaran melalui kepastiandata pengguna transportasi laut diperlukan penguatan kelembagaan yang salingterhubung satu dengan yang lain dan kemudian membangun sebuah kelompok kerjaXIIIterpadu dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi berbasisjaringan website agar proses pengawasan terhadap pergerakan manusia yangmenggunakan transportasi laut khususnya yang menggunakan kapal laut dilakukandengan mudah dan efisien.