Sektor transportasi menjadi salah satu penyumbang utama emisi karbon global, dengan transportasi darat menyumbang sekitar 74% dari total emisi sektor transportasi. Indonesia, dengan jumlah sepeda motor mencapai 83% dari total kendaraan bermotor, menghadapi tantangan besar dalam menekan emisi sekaligus beban subsidi BBM. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah menerapkan program konversi sepeda motor listrik dengan berbagai kebijakan pendukung. Namun hingga Februari 2026, realisasi program hanya mencapai sekitar 2.250 unit, jauh dari target 200.000 unit. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kebijakan pemerintah terhadap adoption intention sepeda motor listrik konversi, dengan attitude sebagai variabel mediasi. Penelitian menggunakan Theory of Planned Behavior (TPB) dengan metode analisis PLS-SEM. Data dikumpulkan melalui kuesioner daring pada pengguna sepeda motor konvensional yang berdomisili di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta, dengan penentuan sampel menggunakan teknik purposive sampling, dan diperoleh 152 responden yang memenuhi kriteria untuk dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa financial incentive policy dan environmental regulation berpengaruh positif dan signifikan terhadap adoption intention baik secara langsung maupun melalui attitude, sedangkan kebijakan uji laik jalan berpengaruh positif dan signifikan secara langsung. Sementara itu, information policy dan convenience policy berpengaruh positif dan signifikan secara tidak langsung melalui attitude. Variabel attitude terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap adoption intention. Pemerintah disarankan untuk mengoptimalkan insentif finansial, memperluas layanan uji laik jalan onsite, memperluas penerapan kebijakan Low Emission Zone (LEZ), serta memperkuat sosialisasi informasi dan pemerataan infrastruktur pendukung kendaraan listrik guna mendorong percepatan adopsi sepeda motor listrik konversi.