Indy Multahada, Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, Emmy Latifah, 2026, Urgensi Pembaruan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam Mengakomodasi Kepastian Hukum pada Penghapusan Jaminan Fidusia, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.Penelitian ini mengkaji kelemahan pengaturan penghapusan jaminan fidusia dalam rangka mewujudkan kepastian hukum. Meskipun penghapusan jaminan fidusia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pelaksanaannya belum mampu memberikan kepastian hukum secara optimal. Hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya jaminan fidusia yang tidak dihapus meskipun utang yang dijamin telah dilunasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembaruan pengaturan penghapusan jaminan fidusia serta merumuskan pengaturan yang mampu menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal dan hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan yang berlaku masih memiliki kelemahan, khususnya terkait pihak yang berwenang melakukan penghapusan, belum adanya sistem elektronik yang belum memadai, serta tidak adanya sanksi bagi pihak yang mengabaikan kewajiban penghapusan. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia melalui perluasan kewenangan kepada pemberi fidusia untuk mengajukan penghapusan jaminan fidusia, pengembangan sistem elektronik yang terintegrasi, serta pengaturan sanksi administratif bagi pihak yang tidak melaksanakan kewajiban penghapusan jaminan fidusia.