Pelaksanaan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025 menghadapi tantangan berupa kesenjangan antara standar formal dalam SOP dengan kompleksitas realitas lapangan yang menyebabkan petugas pendataan lapangan menghadapi dilema etis dalam proses pendataan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dilema etis yang dihadapi petugas pendataan lapangan SUPAS 2025 di Kabupaten Karanganyar serta menganalisis praktik diskresi petugas pendataan lapangan dalam menghadapi dilema etis berdasarkan perspektif Street-Level Bureaucracy Lipsky. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap Petugas Pendataan Lapangan (PPL), Petugas Pemeriksa Lapangan (PML), koordinator kegiatan dan Supervisor SUPAS 2025 serta dokumentasi pendukung. Analisis data dilakukan menggunakan model analisis Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk dilema etis yang dihadapi petugas meliputi dilema antara kepatuhan prosedur dan adaptasi kondisi lapangan, akurasi data dan kenyamanan responden, kebenaran jawaban responden dan penilaian petugas, target waktu penyelesaian dan kualitas pengumpulan data, menjangkau responden dan batasan waktu kunjungan, serta netralitas profesional dan empati terhadap kondisi sosial responden. Praktik diskresi petugas berdasarkan coping strategies Lipsky (1980) dilakukan melalui empat strategi, yaitu routinizing, simplification of clients, rationing services, dan screening/prioritizing cases. Praktik tersebut menjadi bentuk adaptasi petugas dalam menghadapi keterbatasan sumber daya dan kompleksitas lapangan, tetapi juga berpotensi memengaruhi konsistensi proses pengumpulan data.