Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan dan hambatan dalam pemberian hak restitusi bagi anak korban tindak pidana pencabulan dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk, di mana majelis hakim menolak permohonan restitusi yang telah diajukan oleh anak korban. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen dan wawancara menggunakan analisis bahan hukum dengan metode deduksi. Berdasarkan penelitian ini diperoleh beberapa hasil. Pertama, anak korban dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk tidak memperoleh perlindungan berupa pemenuhan hak restitusi, padahal terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan oleh hakim. Kedua, hambatan dalam pemberian restitusi dalam perkara ini adalah adanya keterlambatan dalam pengajuan permohonan restitusi oleh pihak anak korban. Sehingga pihak anak korban hanya dapat mengajukan kembali permohonan restitusi setelah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap melalui gugatan perdata. Namun mengingat prosedur pengajuan tersebut memerlukan waktu yang tidak singkat, hal ini menjadi penghambat pemenuhan hak restitusi bagi anak korban.