Latar belakang penelitian adalah adanya jaminan pengakuan terhadap eksistensi desa melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Pemerintah Desa memiliki peran dan posisi yang strategis dalam pelayanan publik dan pemberdayaan terhadap masyarakat. Oleh sebab itu, untuk dapat memberdayakan  masyarakat dan menjalankan fungsi pelayanan, desa haruslah berdaya dan diberdayakan dalam sektor apapun salah satunya pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini akan menjawab rumusan masalah mengenai apakah kebijakan otonomi pengelolaan keuangan desa di pemerintahan Desa dan Desa Adat telah mewujudkan good governance berbasis kearifan lokal serta bagaimana mereformulasikan kebijakan otonomi pengelolaan keuangan Desa dalam mewujudkan good governance berbasis kearifan lokal? Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat.

 Hasil penelitian menyimpulkan kebijakan afirmatif undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berpengaruh positif terhadap efektivitas pemerintahan desa. Hal ini ditunjukkan di Kabupaten Magelang terdapat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan Inspektorat yang berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa di Kabupaten Magelang. Demikan juga penyelenggaraan keuangan desa di Kabupaten Badung, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan dampak yang luas terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Bali umumnya dan di Badung khususnya yang mengenal adanya Desa Dinas dan Desa Pakraman. Kebijakan pengelolaan keuangan desa baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan sampai pertanggungjawaban diupayakan berpedoman pada asas pengelolaan keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip good governance yaitu profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efesiensi, efektif melalui pembuatan peraturan dan/atau kebijakan berdasar kearifan lokal , supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat, demi mencapai visi dan  misi desa “Menggapai harmoni desa membangun” secara mandiri, swadaya, swakarsa dan swakelola.