Tugas akhir ini memarparkan mengenai Prosedur Penanganan Pengaduan Masyarakat di Inspektorat Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Inspektorat Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dibentuk pada tahun 2009 berdasarkan Permendiknas Nomor 65 Tahun 2008. Berdirinya Inspektorat Investigasi dilatarbelakangi kepedulian Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atas terjadinya berbagai kasus/penyimpangan yang bernuansa korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Tujuan pengamatan ini adalah untuk mengetahui lebih dalam prosedur penanganan pengaduan masyarakat oleh inspektorat investigasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di suatu instansi pemerintah. Selain itu juga untuk memberikan panduan yang jelas dan terstuktur bagi organisasi dalam menangani pengaduan yang diterima oleh masyarakat. Metode yang digunakan adalah wawancara, analisis dan observasi dengan menganalisis prosedur penanganan pengaduan yang sudah dilakukan di inspektorat investigasi secara baik dan maksimal. Prosedur penanganan terdiri dari dua metode penanganan pengaduan, yaitu penanganan pengaduan secara langsung dan penanganan pengaduan secara tidak langsung. Pada penanganan pengaduan secara langsung memiliki beberapa tahapan yaitu penyampaian pengaduan, verifikasi administrasi dan lanjutan, membuat disposisi, proses penelaah dan klasifikasi, pembentukan tim audit investigasi, proses ditindaklanjuti pengaduan, menyusun dan melaporkan hasil audit penanganan pengaduan. Pada penanganan pengaduan secara tidak langsung tahapannya yaitu penenerimaan pengaduan dari sistem informasi penyampaian pengaduan, penanganan pengaduan oleh staf tata usaha menggunakan sistem informasi penanganan, dan selesai. Dengan adanya prosedur penanganan pengaduan yang terstruktur dan panduan yang jelas, diharapkan instansi pemerintah dapat memberikan pelayanan yang lebih baik, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan pengaduan. Sehingga dapat meningkatkan kepercayaan terhadap kinerja pemerintah