Dian Nurlita Pritanti, E0017128, 2023, PRINSIP KEADILAN EKOLOGI DALAM PEMANFAATAN KAWASAN KONSERVASI HUTAN MANGROVE SEBAGAI OBJEK WISATA ALAM. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui tentang penerapan prinsip keadilan ekologi dalam pemanfaatan kawasan konservasi hutan mangrove sebagai objek wisata alam di Indonesia. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui peraturan-peraturan terkait pertanggungjawaban terhadap kerusakan kawasan konservasi hutan mangrove yang terjadi akibat pembukaan objek wisata alam di kawasan konservasi hutan mangrove.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat perfektif dan menggunakan metode pendekatan konseptual (conceptual approach). Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan menggunakan buku, perundang-undangan, jurnal hukum, dan karya ilmiah lainnya sebagai sumber informasi. Bahan hukum tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deduktif yang dilakukan dengan menyajikan premis mayor yang selanjutnya diajukan menjadi premis minor.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dalam pemanfaatan kawasan konservasi hutan mangrove sebagai objek wisata alam memiliki potensi ekonomi yang besar. Kegiatan pariwisata kawasan konservasi hutan mangrove yang dilakukan berbasis ekowisata dianggap sebagai alternatif yang sejalan dengan prinsip keadilan ekologi. Keadilan ekologi sendiri adalah prinsip hukum lingkungan yang  menganggap alam sebagai penerima/subjek dari keadilan tersebut. Di sisi lain pemanfaatan kawasan konservasi hutan mangrove juga berpotensi memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, salah satunya alih fungsi lahan guna membangun sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pariwisata serta pencemaran lingkungan. Dampak negatif tersebut perlu dipertanggungjawaban agar kelestarian kawasan konservasi hutan mangrove dan sekitarnya tetap terjaga. Pertanggungjawaban tersebut akan dibebankan kepada para pihak yang terlibat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.