Arvita Fajar Sholecha, S312208004, SINKRONISASI PENGATURAN LAHAN SAWAH DILINDUNGI DITINJAU DARI POLITIK HUKUM PERTANAHAN GUNA MEWUJUDKAN KEDAULATAN PANGAN

Tesis: Pengaturan terkait LSD terdapat kesenggangan dan ketidaksinkronan, sehingga menyebabkan pudarnya asas kepastian, kemanfaatan dan keadilan, jika suatu aturan tidak memenuhi asas-asas tersebut akan sulit untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai ketika membentuk peraturan terkait LSD. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa taraf sinkronisasi antara pengaturan terkait LSD ditinjau dari politik hukum serta rekonstruksi peraturan terkait LSD guna mewujudkan kedaulatan pangan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Hasil penelitian ini, dianalisis menurut teori stufenbau Hans Kelsen dimana antara peraturan perundang-undangan tidak boleh saling bertentangan. Sehingga didapatkan hasil, terjadi ketidak sinkronan antara pengaturan terkait LSD. Mulai dari adanya inkonsistensi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019; adanya inkonsistensi antara pengaturan terkait LSD dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; adanya inkonsistensi antara pengaturan terkait LSD dengan Peraturan Daerah tentang tata ruang dari 8 provinsi yang menjadi tempat direalisasikannya peta LSD; adanya inkonsistensi pengaturan terkait LSD dengan asas kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Oleh karena itu, perlu dilakukan rekonstruksi terhadap pengaturan terkait LSD, guna mewujudkan kedaulatan pangan. Dimulai dari: suatu aturan tidak boleh berubah-ubah, agar memberikan kepastian hukum, sedangkan peta LSD ini menjadi data informasi penetapan LP2B, dan penetapan LP2B tidak boleh diubah. Perlu adanya revisi peta LSD disesuaikan dengan pengaturan di daerah terkait tata ruang, hal ini dikarenakan proses penetapan peta LSD tidak sesuai dengan prosedur sehingga jika tidak direvisi akan menimbulkan ketidakpastian. Dalam merekonstruksi pengaturan terkait LSD harus memenuhi asas kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Pembentukan aturan terkait LSD memasukkan prinsip-prinsip kedaulatan pangan, yakni tidak hanya berfokus pada penekanan alih fungsi lahan dan pemenuhan pangan saja, tapi juga berfokus pada pemberdayaan kesejahteraan petani.