Penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas terhadap aksesibilitas rumah ibadah Kristen dan Katolik di Kota Surakarta. Lokasi penelitian adalah di GKI Sangkrah, GPIB Penabur, Gereja Santo Antonius, Gereja Santa Maria Regina, dan Gereja Santo Paulus. Penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan metode non doktrinal dengan sifat penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan data primer dari hasil wawancara dan observasi. Data sekunder yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan, buku, maupun artikel ilmiah terkait dengan topik penelitian. Pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas terhadap aksesibilitas rumah ibadah Kristen dan Katolik di Kota Surakarta dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengelola rumah ibadah. Minimnya peran pemerintah terlihat dari hasil penelitian. Dari kuesioner yang berisikan 24 indikator, hanya Gereja Santo Paulus yang memiliki tingkat keterpenuhan di atas 50%. Tiga rumah ibadah, yaitu GPIB Penabur, Gereja Santo Antonius, dan Gereja Santa Maria Regina memiliki tingkat keterpenuhan yang sama di angka 45.83%, sedangkan GKI Sangkrah memiliki tingkat keterpenuhan terendah di angka 33.33%. Terdapat tiga faktor penghambat dalam pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Kesatu, kurangnya tindakan proaktif dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mewujudkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Kedua, lemahnya peraturan perundang-undangan terkait dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas di rumah ibadah. Ketiga, tidak adanya alokasi anggaran dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas di rumah ibadah.