Penelitian ini memiliki tujuan yakni untuk menganalisis bagaimana akibat hukum harta bersama setelah terjadinya perceraian dari perkawinan yang tidak tercatat oleh negara dan menganalisis bagaimana cara penyelesaian pembagian harta bersama setelah terjadinya dari perkawinan tidak tercatat oleh negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan bahan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis silogisme serta menggunakan pola pikir deduktif, yaitu dengan menggunakan premis mayor dan premis minor yang kemudian kedua premis tersebut dapat menghasilkan kesimpulan. Berdasarkan penelitian ini, diperoleh hasil bahwa menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, akibat hukum dari nikah siri tidak diakui secara hukum dan berdampak negatif. Pasangan yang menikah secara siri tidak mendapatkan hak perlindungan hukum atas perkawinan, tidak ada ketentuan hukum yang melindungi hak dan kewajiban orang tua dan anak, serta sulitnya penyelesaian harta kekayaan dalam perkawinan siri. Untuk mendapatkan perlindungan hukum, beberapa upaya yang bisa dilakukan adalah dengan itsbat nikah atau perkawinan ulang, serta membuat perjanjian terkait pembagian harta bersama. Jika tidak ada perjanjian, harta yang diperoleh dianggap harta bersama yang harus dibagi dengan adil saat bercerai atau meninggal.