ABSTRAK

Aris Surya Muzakki. Analisis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dan Pelaku Usaha Dari Anomali Perdagangan Online Dalam Era Digitalisasi (Studi Tiktok shop). S322008005. Program Studi Magister Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Sebelas Maret.

Kasus E-commerce di Indonesia semakin bertambah setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan rasa keadilan dan perlindungan hukum terhadap konsumen serta pelaku usaha dari penyimpangan dalam transaksi pada  platform online shop dan media sosial yang membuat konsumen merasa tidak aman dan tidak nyaman untuk melakukan transaki pada platform tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Sumber bahan hukum pada penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research). Teknik analisis bahan hukum yang dilakukan dengan menggunakan content of analisys.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum cukup memberikan rasa aman dan keadilan bagi konsumen dan pelaku usaha dari anomali dalam E-Commerce khususnya pada platform tiktok. Pertama bagi konsumen UUPK belum memberikan perlindungan dalam transaksi online, kedua bagi konsumen UU Cipta Kerja merupakan UU baru dan juga pengalaman baru bagi E- Commerce karena kemudahan transaksi yang ditawarkan pada UU tersebut, ketiga bagi konsumen UU ITE merupakan UU baru yang perlu di sosialisasikan dan edukasi lebih kepada masyarakat untuk mempermudah pemahaman terkait E-commerce dan mengetahui kondisi tentang kejahatan elektronik (cyber crime) Pertama bagi pelaku usaha UUPK belum memberikan perlindungan dalam transaksi online, kedua bagi pelaku usaha UU Cipta Kerja merupakan peluang untuk berinvestasi namun rentan terjadi kejahatan elektronik (cyber crime), ketiga bagi pelaku usaha UU ITE di terbitkan pemerintah untuk mengantisipasi pelaku usaha melakukan kejahatan online (cyber crime) yang dapat merugikan konsumen dan masyarakat.

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 sejak ditetapkannya peraturan tersebut presentase monopoli, persaingan tidak sehat, peredaran barang impor sudah mereda, namun dalam pemisahan antara media sosial dengan e-commerce penulis menimbang masih banyak kekurangan yang terjadi, dalam peraturan tersebut tidak memiliki batas waktu pasti terkait batas waktu yang dibutuhkan dalam migrasi sistem dan penggabungan tiktok shop ke tokopedia. Permasalahan kedua adalah tiktok shop masih belum memisahkan diri secara utuh antara platform media sosial Tiktok dan platform jual beli online Tiktok Shop walaupun pihak developer tiktok telah mendeklarasikan penggabungannya dengan tokopedia, platform media sosial tidak dapat digabungkan dengan platform jual-beli karena platform media sosial tidak difungsikan sebagai media transaksi, platform sebagai media kemitraan, platform market place yang berbadan hukum akan mempermudah pemerintah melakukan pegawasan.