Perbedaan pandangan antara penulis dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian mengenai tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak sebagai palaku aborsi sekaligus korban perkosaan oleh kakak kandung yang semestinya mendapat jaminan perlindungan hukum namun justru dipidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja 3 (tiga) bulan, sehingga penulisan hukum ini bertujuan untuk menganalisis upaya penanggulangan tindak pidana aborsi di Indonesia serta menganalisis perlindungan hukum tindak pidana aborsi pada anak korban perkosaan berdasarkan putusan nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mbn. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah analisis yuridis normatif dengan mengkaji mengenai penanggulangan terhadap tindak pidana aborsi di Indonesia serta perlindungan hukum yang diberikan pada anak korban perkosaan yang melakukan aborsi berdasarkan putusan nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mbn. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah dengan metode silogisme deduktif.  Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa pertama, pemerintah telah melakukan upaya penanggulangan guna mengurangi angka tindak pidana aborsi di Indonesia baik dengan pengaturan aborsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahaun 2024, maupun penanggulangan yang dilakukan dengan pemberian sanksi pidana kepada pelaku serta berbagai penanggulangan non penal sebagai upaya pencegahan. kedua, anak sebagaai korban perkosaaan telah mendapat jamian perlindungan hukum sebagaimana dijelaskan dalam pasal 45A dan 77A Undang-Undang Perlindungan Anak sehingga Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mbn belum memenuhi rasa keadilan dan jaminan perlindungan hukum.