Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan anak serta menganalisis tentang upaya perlindungan hukum yang ideal agar dapat memenuhi rasa keadilan bagi korban di masa mendatang.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau yang sering disebut sebagai penelitian  non-doktrinal.  Sumber  data  yang  digunakan  berupa  bahan  hukum  primer  dan sekunder, diperoleh melalui wawancara (interview) LSM Yayasan Kakak di Surakarta dan studi kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti diantaranya peraturan perundang- undangan, dokumen-dokumen resmi,  buku-buku, serta  jurnal  ilmiah  yang berkaitan  dengan pokok penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan manusia adalah tidak hanya memberikan sanksi denda dan penjara terhadap pelaku tindak pidana namun juga memberikan perlindungan terhadap korban berkaitan dengan  hak  asasi  korban  seperti  bantuan  fisik,  hak  untuk  mendapatkan  pembinaan  dan rehabilitasi, memperoleh perlindungan dari ancaman dan hak memperoleh ganti kerugian berupa kompensasi   dan   restitusi.   Upaya   perlindungan   hukum   terhadap   korban   tindak   pidana perdagangan anak dapat dilaksanakan secara maksimal di masa mendatang, dengan disusunnya Konsep KUHP yang baru.