Pertumbuhan sektor informal di kawasan perkotaan, khususnya aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL), menjadi bagian penting dalam mendukung dinamika sosial ekonomi kota. Kawasan pendidikan tinggi di Kecamatan Jebres, Surakarta, memunculkan konsentrasi aktivitas PKL karena tingginya mobilitas mahasiswa dan aktor kawasan lainnya. Fenomena ini menyebabkan munculnya permasalahan tata ruang seperti disfungsi pemanfaatan lahan, adanya gangguan mobilitas kawasan, dan ketidaksesuaian jam operasional PKL sesuai ketentuan pemerintah pada kawasan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis preferensi lokasi berjualan PKL di kawasan pendidikan tinggi Jebres dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan teknik analisis skoring skala likert. Data dikumpulkan melalui observasi dan kuesioner kepada 65 pedagang dan 100 pengunjung, kemudian dilakukan identifikasi karakteristik PKL pada kawasan pendidikan tinggi, dan dilakukan analisis preferensi berlokasi PKL pada kawasan tersebut berdasarkan empat faktor: aglomerasi, visibilitas, aksesibilitas, serta sarana dan prasarana penunjang. Preferensi tersebut ditelaah dengan membandingkan zona kelas jalan, yaitu arteri, kolektor sekunder, dan lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kecenderungan faktor dominan pada tiap kelas jalan. Pada jalan arteri, aksesibilitas menjadi faktor utama karena kemudahan akses melalui moda transportasi umum. Pada jalan kolektor sekunder, visibilitas dan kedekatan dengan pusat aktivitas mahasiswa menjadi penentu utama. Sementara itu, pada jalan lokal, fasilitas penunjang seperti listrik dan air lebih diprioritaskan karena dekat dengan permukiman. Perbedaan ini menunjukkan bahwa karakteristik ruang mempengaruhi prioritas preferensi lokasi PKL. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa preferensi berlokasi PKL di kawasan pendidikan tinggi Jebres dipengaruhi oleh faktor yang berbeda pada tiap kelas jalan. Temuan ini menunjukkan perlunya strategi penataan yang mempertimbangkan perbedaan karakteristik fisik dan fungsional setiap koridor jalan agar kebijakan pengelolaan PKL lebih tepat sasaran.