DIMAS NUR PANUTANSYAH. E0021136. 2025. UPAYA PENEGAKANHUKUM OLEH KEPOLISIAN RESOR KOTA BANYUMAS DALAMMEMBERANTAS TINDAK PIDANA JUDI ONLINE. Penulisan Hukum(Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya dari Kepolisian Resor KotaBanyumas dalam memberantas tindak pidana perjudian secara online yang kerapterjadi dan banyak dilakukan di wilayah hukum Purwokerto dan hambatan yangdialami oleh Kepolisian Resor Kota Banyumas dalam penanganannya.Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dan bersifat deskriptif.Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kasus dan pendekatan undangundang yang dilakukan dengan wawancara kepada Satuan Reserse dan KriminalKepolisian Resor Kota Banyumas (Sat. Reskrim Polresta Banyumas) yangberhubungan dengan isu hukum yang sedang terjadi. Teknik pengumpulan bahanhukum dilakukan dengan wawancara. Wawancara digunakan untuk memperolehinformasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh melalui pengamatan saja.Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperolehdengan jalan bertanya secara langsung kepada narasumber.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa upaya penegakan hukum yangdilakukan oleh Polresta Banyumas ini dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu preemtif, preventif, dan respresif. Landasan yuridis lembaga kepolisian dalampenegakan hukum pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981tentang KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang KepolisianRepublik Indonesia. Perbuatan tindak pidana perjudian online oleh 12 orangtersangka yang ditangani oleh Polresta Banyumas dikenakan pasal 45 ayat (3) jo.pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Salinan PerubahanKedua Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TransaksiElektronik yaitu unsur perjudian yang didistribusikan secara elektronik atau Pasal303 KUHP sebagai pasal perjudian biasa tidak menggunakan sarana elektronik.Hambatan yang dialami oleh Polresta Banyumas dalam menangani kasus tindakpidana perjudian secara online ini terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal daneskternal. Faktor internalnya ialah SDM di Polresta yang belum mumpuni dalampenanganan kasus yang berhubungan dengan teknologi informasi dan saranaprasarana yang kurang memadai. Sedangkan faktor eksternalnya adalah karenatempat kejadian perkara yang terdapat di tiga lokasi yang berbeda serta keberadaanlaboratorium forensik Polda Jateng yang terletak di Semarang yang cukup jauh dariwilayah Polresta Banyumas sehingga menjadikan mobilitas pihak PolrestaBanyumas terhambat.Kata Kunci: Penegakan Hukum, Perjudian Online, Tindak Pidana