Badan permusyawaratan desa sebagai representasi masyarakat desa, mempunyai peran untuk mengawasi pengelolaan keuangan desa untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Namun, dalam praktiknya, Badan Permusyawaratan Desa di Desa Munggur menghadapi tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap transparansi dana desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Badan Permusyawaratan Desa di Desa Munggur dalam pengawasan terhadap transparansi dana desa dan mengetahui faktor penghambat Badan Permusyawaratan Desa di Desa Munggur dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap transparanasi dana desa serta mengetahui upaya apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Munggur. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris deskriptif dengan pendekatan normatif dan hukum sosiologis. Jenis sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan studi pustaka, dengan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa di Desa Munggur telah menjalankan fungsi pengawasan terhadap transparansi dana desa sesuai dengan regulasi, melalui partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hingga publikasi capaian pelaksanaan kinerja dan laporan penggunaan dana desa, dianalisis dengan menggunakan teori pengawasan yang dikemukakan oleh Henry Fayol. Namun dalam keberjalanannya terdapat faktor penghambat, antara lain adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), kurangnya pelatihan, keterbatasan akses pada rincian data keuangan, minimnya dukungan dan partisipasi masyarakat, dan pengaruh pihak oposisi dan isu non-substantif. Dalam menanggapi hambatan tersebut, pemerintah desa memberikan beberapa upaya, antara lain adalah memberikan pelatihan, mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan dengan memberikan akses informasi, mengoptimalisasi akses informasi terbuka, mengembangkan mekanisme pengaduan dan umpan balik serta integrasi antar aktor.