ABSTRAK
Sulton Abdu Dhohir, E0014390, PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN DANA DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 110 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE  DI DESA MERBUNG, KECAMATAN KLATEN SELATAN, KABUPATEN KLATEN
Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Merbung, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten dalam melaksanakan pengawasan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah stidu lapangan dan studi kepustakaan. Teknik analisi yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan, mengelompokkan, dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah mengetahui bahwa peran BPD dalam pelaksanaan pengawasan Dana Desa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang meliputi Perencanaan Kegiatan Pemerintah Desa; Pelaksanaan Kegiatan; dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud diatas merupakan bentuk monitoring dan evaluasi termasuk dalam pengunaan Dana Desa. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, BPD dalam melaksanakan pengawasan dana desa masih menemui hambatan dengan berbagai faktor. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan solusi atas hambatan BPD dalam pengawasan Dana Desa sehingga bisa mendorong terwujudnya Good Governance di Pemerintahan Desa Merbung.
Kata kunci :  Badan Permusyawaratan Desa, Pengawasan Dana Desa, Good Governance