Kantor ATR/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Surakarta merupakan instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. ATR/BPN memiliki tugas utama di bidang pertanahan, termasuk penyusunan kebijakan, survei dan pemetaan, penetapan hak serta pendaftaran tanah, redistribusi tanah, pengendalian pemanfaatan tanah, dan penanganan sengketa pertanahan. Salah satu produk layanan yang ada pada ATR/BPN Kota Surakarta adalah pelayanan   penerbitan   sertifikat elektronik hak pakai, khususnya hak pakai atas tanah pemerintah yang digunakan sebagai jalan lingkungan pada kantor ATR/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Surakarta. Hak pakai penggunaan jalan  lingkungan  merupakan  pendaftaran  tanah  pertamakali dan  dinilai  penting  untuk  kepastian   hukum   agar   tidak   terjadi konflik   dan   sengketa   tanah   di   kemudian   hari.   Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dokumentasi serta menggunakan analisis data berdasarkan teori Milles & Huberman. Pengumpulan data kemudian dikategorikan dan dianalisis sehingga mendapatkan simpulan gambaran  standar  pelayanan  yang  diterapkan  dalam  penerbitan  sertifikat elektronik  hak  pakai   atas   tanah   pemerintah   yang   digunakan   sebagai   jalan   lingkungan   pada   kantor ATR/BPN Kota Surakarta. Hasil penelitian   menunjukan   bahwa   pelayanan   penerbitan   sertifikat   hak   pakai   elektronik  telah  sesuai  dengan  standar  pelayanan  yang  tertuang  dalam  Peraturan  Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang fungsi pokok standar pelayanan  Nomor  4  Tahun  2017  Pasal  (1)  dan  (2),  yang  terdiri  dari  persyaratan,  prosedur,  jangka  waktu  pelayanan,  biaya,  produk  pelayanan,  penanganan  pengaduan,  saran  dan  masukan.  Serta  merujuk  pada  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 Peraturan ini mengatur penyelenggaraan sistem elektronik  dalam  pendaftaran  tanah,  kesiapan  infrastruktur,  tingkat  maturitas  pelaksanaan teknologi  informasi  dan    atau  tingkat  maturitas  pengguna  layanan.  Kantor  ATR/BPN  Kota  Surakarta  telah  menerbitkan  sertifikat elektronik  hak  pakai  atas  tanah  pemerintah  yang  digunakan sebagai jalan lingkungan di Kota Surakarta sebanyak 406 sertifikat elektronik.