Implementasi Asas Berkelanjutan Dalam Penetapan Kebijakan Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kota Surakarta. Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Kota Surakarta menghadapi krisis ruang terbuka hijau yang kian memprihatinkan, hingga kini luas ruang terbuka hijau yang ada di Kota Surakarta jauh dari standar yang diamanatkan oleh Undang Undang nomor 26 tahun 2007 dan Peraturan Daerah Kota Surakarta nomor 4 tahun 2021. Kondisi tersebut terjadi oleh karena adanya kebijakan pemerintah yang memberikan peluang bagi masyarakat mengalihkan fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian untuk memenuhi kebutuhan pembangunan perumahan dan pemukiman karena naiknya jumlah penduduk setiap tahunnya. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji asas keberlanjutan dalam penetapan kebijakan alih fungsi lahan pertanian di Kota Surakarta dan menganalisa langkah strategis dalam penerapan kebijakan alih fungsi lahan pertanian di Kota Surakarta. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan analisis kualitatif, yang dilakukan dengan mengkaji bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu menggunakan studi kepustakaan dan analisa bahan hukum melalui metode deduksi. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa, pertama, implementasi asas keberlanjutan dalam kebijakan alih fungsi lahan pertanian di Kota Surakarta belum berjalan optimal. Disfungsi tersebut disebabkan oleh lemahnya struktur hukum dan kelembagaan, ketidakkonsistenan substansi hukum, serta rendahnya budaya hukum di masyarakat. Kedua, perlu adanya rekonstruksi kebijakan berbasis asas keberlanjutan melalui harmonisasi regulasi, penguatan kelembagaan, serta pelibatan masyarakat dalam perencanaan tata ruang. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar pembaruan kebijakan untuk menjaga ketahanan pangan dan keadilan ekologis di kawasan urban.