Penelitian ini menganalisis kebijakan jaminan kesehatan bagi purnatugas menteri sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2024 dari perspektif hukum pelayanan kesehatan dan tata kelola keuangan negara. Kebijakan ini memberikan fasilitas jaminan kesehatan seumur hidup bagi purnatugas menteri dan pasangannya, seluruhnya bersumber dari APBN, di tengah defisit program JKN-BPJS, sehingga menimbulkan ketimpangan sosial dan potensi privilese fiskal. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dianalisis terhadap kesesuaian kebijakan dengan prinsip nondiskriminasi, keadilan sosial, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan fiskal sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945, UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan UU Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian jaminan eksklusif ini melemahkan prinsip universalitas layanan kesehatan, menimbulkan rigiditas fiskal, memperlebar ketimpangan sosial, dan menurunkan kredibilitas tata kelola keuangan negara. Penelitian ini merekomendasikan reformulasi kebijakan agar selaras dengan prinsip akses kesehatan yang setara, efisiensi anggaran, keadilan distributif, transparansi, dan mekanisme pengawasan lintas lembaga, sehingga program jaminan kesehatan purnatugas menteri dapat sejalan dengan hak atas kesehatan dan keberlanjutan fiskal negara.