Penelitian ini menganalisis efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopimda) dalam mendukung penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kota Surakarta. Urusan pemerintahan umum, berdasarkan Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 373 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan yang pelaksanaannya didelegasikan kepada wali kota dengan dukungan instansi vertikal. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 dibentuk untuk memperkuat sinergi Forkopimda sebagai wadah koordinasi antarunsur pimpinan daerah, namun dalam praktiknya muncul persoalan kelembagaan dan potensi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah daerah dan instansi vertikal.Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris (socio-legal research) dengan pendekatan kasus, konseptual, dan perundang-undangan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Ka. Sub Koordinator Pencegahan Dini dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen. Data dianalisis menggunakan metode deduksi dengan mengaitkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan konsep collaborative governance dari Ansell & Gash.Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Forkopimda di Kota Surakarta masih belum optimal. Hambatan utama terletak pada ketidakjelasan batas kewenangan antarunsur Forkopimda, lemahnya sinkronisasi kebijakan, dan keterbatasan dukungan sarana serta mekanisme evaluasi kinerja. Kondisi ini berpotensi memunculkan konflik kepentingan antar lembaga dan menurunkan efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan umum. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi regulasi dan penguatan tata kelola Forkopimda melalui model collaborative governance agar koordinasi lintas lembaga berjalan lebih integratif, transparan, dan akuntabel.