Penelitian ini bertujuan menganalisis rendahnya partisipasi masyarakat dalam kebijakan relokasi serta merumuskan model partisipasi yang adil dan berkelanjutan. Pendekatan yang digunakan adalah sosiolegal, menggabungkan analisis normatif terhadap regulasi dengan studi empiris di Kelurahan Petobo, Kota Palu Selatan, wilayah terdampak likuifaksi. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, analisis peraturan perundang-undangan, wawancara, observasi, dan dokumentasi, melibatkan masyarakat terdampak, pejabat pemerintah, serta pemangku kepentingan terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif dan interpretasi hukum interdisipliner.Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kebijakan relokasi masih bersifat simbolik dan konsultatif. Minimnya akses informasi, dominannya pendekatan top-down, serta lemahnya landasan hukum yang menjamin hak partisipasi menyebabkan warga tidak terlibat secara signifikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan relokasi. Berdasarkan Ladder of Citizen Participation (Arnstein), partisipasi berada pada level tokenisme, belum mencapai citizen control, sehingga hak-hak dasar warga belum sepenuhnya terlindungi. Keterbatasan ruang diskursus juga menunjukkan belum terimplementasinya prinsip equal concern and respect yang dikemukakan Dworkin. Model partisipasi ideal menekankan prinsip inklusivitas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif warga terdampak. Strategi ini mencakup penguatan partisipasi bermakna di setiap tahap relokasi, reformulasi regulasi untuk menjamin keterlibatan secara hukum, politik, dan sosial, serta integrasi mekanisme dialog partisipatif antara masyarakat, pemerintah, dan pihak ketiga. Dalam kerangka demokrasi deliberatif, kebijakan relokasi harus menggabungkan komunikasi rasional (Habermas), perlindungan kelompok rentan (Rawls), serta transisi dari hukum represif menuju hukum responsif (Nonet & Selznick). Pendekatan ini menempatkan warga sebagai subjek hukum yang setara dan berdaya, sehingga kebijakan relokasi tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substantif dan berkelanjutan secara sosial.