Penyandang disabilitas seringkali masih menghadapi berbagai hambatandalam mengakses layanan pemungutan suara. Hal ini menunjukkan bahwa pemilubelum sepenuhnya inklusif bagi seluruh warga negara. Penelitian ini bertujuanuntuk menganalisis aksesibilitas layanan pemungutan suara bagi penyandangdisabilitas dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum Tahun 2024 diKabupaten Grobogan. Analisis dilakukan menggunakan lima dimensi teoriaksesibilitas pelayanan yang dikemukakan oleh Penchansky & Thomas (1984),yaitu availability, accessibility, accommodation, affordability, dan acceptability.Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengambilansampel dilakukan secara purposive sampling, dengan sumber data berasal dariwawancara semi terstruktur dan analisis dokumen. Informan penelitian mencakuppenyandang disabilitas, perwakilan Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan BadanPengawas Pemilu (Bawaslu). Validitas data diperoleh melalui triangulasi metode,sedangkan analisis data dilakukan menggunakan tujuh tahapan analisis olehColaizzi (1978). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemilihan Umum Tahun2024 di Kabupaten Grobogan telah cukup aksesibel bagi penyandang disabilitas,namun masih diperlukan peningkatan agar benar-benar inklusif bagi seluruh ragamdisabilitas. Pada dimensi availability, aspek ketersediaan sumber daya manusia,material, dan metode telah terpenuhi, tetapi belum tersedia alat bantu mobilitasseperti kursi roda maupun media komunikasi visual bagi disabilitas rungu. Padadimensi accessibility, tata letak TPS umumnya sudah ramah disabilitas, namunmasih terdapat lokasi yang sulit dijangkau karena kondisi jalan tidak mendukungdan minimnya transportasi publik, sehingga pemilih disabilitas bergantung padakeluarga. Pada dimensi accommodation, sebagian besar pemilih memperolehpelayanan dalam jam operasional, tetapi belum semua mendapat prioritas antrean,dan masih ditemukan pendampingan tanpa pengisian formulir resmi. Layananalternatif seperti kotak suara keliling juga belum menjangkau seluruh pemilihdisabilitas. Pada dimensi affordability, tidak terdapat biaya langsung dalampemungutan suara, tetapi keterbatasan transportasi dapat menimbulkan beban biayatidak langsung. Sedangkan pada dimensi acceptability, masih terdapat tantangandalam menjangkau penyandang disabilitas mental yang belum sepenuhnyaterakomodasi. Penelitian ini merekomendasikan agar KPU melakukan rekrutmenpetugas dengan kemampuan bahasa isyarat, memperbaiki lokasi TPS, memperkuatpelatihan dan prosedur pendampingan, mengoptimalkan sosialisasi layanan kotaksuara keliling, menyediakan transportasi ramah disabilitas, serta menyelenggarakankampanye publik anti-stigma untuk mewujudkan pemilu yang inklusif danberkeadilan bagi semua kelompok disabilitas.
