Penelitian ini mengkaji pengaturan kewenangan antara Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia serta konflik kewenangan yang terjadi dalam penanganan tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing lembaga mempunyai regulasi yang mengatur namun terdapat pluarisme kewenangan sehingga mengakibatkan konflik kewenangan. Dikaji berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, konflik kewenangan ini menyebakan lemahnya aspek struktur hukum (koordinasi antar lembaga), substansi hukum (ketidakjelasan regulasi kewenangan), dan budaya hukum (ego sektoral antar institusi). Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi untuk memperjelas batas kewenangan antar lembaga serta memperkuat sistem koordinasi terpadu dalam pemberantasan korupsi.