Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait permasalahan dalam kasus korupsi impor gula. Pertama mengenai pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan hakim kepada Terdakwa telah sesuai dan Terdakwa tetap dapat di pidana atau tidak. Kedua mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi impor gula yang melibatkan mantan Menteri Perdagangan Indonesia periode 2015-2016 dikaji melalui teori ratio decidendi yang kemudian dianalisis dari aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan memperoleh sumber hukum dari bahan hukum primer dan sekunder. Penulis melakukan kajian hukum pidana terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan metode silogisme deduktif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, pertanggungjawaban pidana Terdakwa secara yuridis tidak terpenuhi secara kuat, karena berdasarkan asas geen straf zonder schuld dan doktrin mens rea, tidak ditemukan indikasi niat jahat pada diri Terdakwa mengingat kebijakan impor dilaksanakan atas perintah Presiden untuk mengatasi krisis stok gula nasional, Terdakwa tidak memperoleh keuntungan pribadi, serta tidak terlibat dalam pemilihan perusahaan mitra maupun penetapan harga transaksi. Kedua, pertimbangan hakim yang melihat dari sudut pandang aspek filosofis, sosiologis, yuridis, menghasilkan bahwa secara filosofis putusan membangun standar normatif secara ex post facto tanpa menganalisis mens rea secara memadai, secara sosiologis putusan gagal menempatkan tindakan Terdakwa dalam konteks hierarki kekuasaan eksekutif dan berpotensi menimbulkan chilling effect dalam tata kelola birokrasi, serta secara yuridis terdapat kerugian negara yang lebih bersifat opportunity cost daripada actual loss, sehingga seharusnya terdapat alasan penghapus pidana berupa alasan pembenar dan alasan pemaaf.