Penelitian ini bertujuan mengetahui kekuatan pembuktian alat surat berupa fotokopi yang tidak dicocokan aslinya pada perkara nomor 2/Pdt.G/2021/Pn Str dan perkara nomor 145/Pdt.G/2021/Pn Ckr, dan kesesuian pertimbangan hakim terhadap fotokopi surat yang tidak dicocokan dengan aslinya sebagai alat bukti dalam perkara nomor 2/Pdt.G/2021/Pn Str dan perkara nomor 145/Pdt.G/2021/Pn Ckr dengan kaidah hukum pembuktian alat bukti surat dalam hukum acara perdata. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alat bukti surat berupa fotokopi yang tidak dicocokkan dengan aslinya dalam perkara nomor 2/Pdt.G/2021/Pn Str dan perkara nomor 145/Pdt.G/2021/Pn Ckr, memiliki kekuatan pembuktian karena telah memenuhi syarat formil dikuatkannya oleh alat bukti lain berdasarkan Yurisprudensi MA No. 112 K/ Pdt/1996 sehingga dapat dipersamakan dengan surat aslinya. Pertimbangan hakim pada perkara nomor 2/Pdt.G/2021/Pn Str merujuk pada Yurisprudensi MA No.3609 K/Pdt/1985 dengan menambahan pertimbangannya sendiri yang justru bertentangan, menimbulkan ketidaktepatan dalam mengaitkan kekuatan pembuktian fotokopi surat sesuai dengan kaidah hukum pembuktian alat bukti surat dalam hukum acara perdata. Sedangkan pertimbangan hakim pada perkara nomor 145/Pdt.G/2021/Pn Ckr berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/ Pdt/1996 mencerminkan penerapan asas conviction raisonnée dan ius curia novit, dimana keyakinan hakim dibangun atas dasar penalaran hukum yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, serta asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, sehingga telah sesuai dengan kaidah hukum pembuktian alat bukti surat dalam hukum acara perdata.