Setelah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 yang menghapus surat pengantar desa/kelurahan dalam persyaratan pelayanan pindah datang, pemerintah desa/kelurahan tidak lagi mengetahui warganya yang melakukan perpindahan. Kondisi ini menyebabkan ketidaksinkronan data mutasi penduduk di tingkat desa/kelurahan. Untuk mengatasi masalah tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo menghadirkan inovasi PADAMU PENDEKAR (Penyediaan Data Mutasi Penduduk untuk Desa/Kelurahan). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi inovasi PADAMU PENDEKAR di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, serta mengidentifikasi hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi inovasi PADAMU PENDEKAR belum berjalan baik. Berdasarkan teori implementasi George C. Edwards III, ditemukan hambatan pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Kendala utama meliputi keterbatasan pemahaman operator desa terhadap penggunaan sistem, serta komunikasi yang belum efektif antara Disdukcapil dan pemerintah desa. Solusi yang diusulkan peningkatan sosialisasi, pelatihan teknis, serta monitoring dan evaluasi berkala secara terstruktur.