Inklusi keuangan merupakan salah satu fondasi penting bagi percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan antar wilayah. Distribusi akses dan pemanfaatan layanan keuangan formal masing menunjukkan disparitas yang nyata terutama pada Kawasan Indonesia Barat yang relatif lebih maju dibandingkan dengan Kawasan Indonesia Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat inklusi keuangan antar provinsi di Indonesia berbasis indeks serta mengidentifikasi pola ketimpangan spasial. Penelitian ini menggunakan data bank umum dari 34 provinsi periode tahun 2019-203. Pengukuran inklusi keuangan dilakukan menggunakan metode indeks inklusi keuangan Sarma yang terdiri dari tiga dimensi utama yaitu aksesibilitas, ketersediaan dan penggunaan. Metode Principal component Analysis (PCA) digunakan untuk menentukan bobot dimensi. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk melihat pola sebaran inklusi keuangan antar provinsi dalam bentuk peta spasial digital. Hasil penelitian menunjukkan dimensi aksesibilitas dan penggunaan memiliki pengaruh lebih besar terhadap inklusi keuangan. Hasil pengukuran menunjukkan masih terdapat beberapa provinsi yang memiliki inklusi keuangan yang rendah. Selain itu, terjadi ketimpangan antar wilayah Jawa dengan wilayah luar pulau Jawa terutama di tahun 2020 dan 2021. Disparitas inklusi keuangan dipengaruhi oleh kondisi geografis, kepadatan penduduk serta aktivitas ekonomi. Penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan inklusi keuangan di Indonesia masih belum merata dan memerlukan kebijakan yang lebih terarah untuk mendorong pemerataan.