Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas korban tindak pidana kekerasan seksual berupa perlindungan preventif dan perlindungan represif dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan mengkaji penerapannya dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 390/Pid.B/2025/PN.Mks dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 658/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Brt.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan dianalisis menggunkan metode silogisme.Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri atas: perlindungan preventif, berupa pencegahan dan edukasi terhadap kekerasan anak; perlindungan represif, berupa penegakan hukum dan pemberian sanksi pidana berat terhadap pelaku. Namun, hasil analisis terhadap kedua putusan menunjukkan bahwa penerapan perlindungan hukum terhadap korban anak penyandang disabilitas belum optimal. Kedua putusan tersebut telah menegakkan aspek represif dengan menjatuhkan pidana berat kepada pelaku, namun belum mengakomodasi hak-hak korban secara penuh, seperti hak atas restitusi, pendampingan psikososial, dan akomodasi yang layak selama proses peradilan. Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian antara aturan normatif dan implementasi yudisial, terutama dalam perspektif perlindungan anak dan hak penyandang disabilitas.