Penelitian ini bertujuan untuk megetahui efektivitas penerapan asas keterbukaan Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan desa sebagai desa wisata di Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penerapan asas keterbukaan sebagai prinsip penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik terutama dalam mengelola dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun sumber lainnya. Kasus dugaan penyalahgunaan dana desa di Desa Berjo menjadi sorotan publik dan menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana prinsip keterbukaan telah dijalankan secara efektif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan perangkat desa, pengelola wisata tokoh masyarakat, masyarakat, serta pengurus BUMDes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Berjo telah berupaya menerapkan asas keterbukaan, seperti melalui musyawarah desa dan pelaporan publik, namun pada kenyataannya penerapan asas keterbukaan dalam pengelolaan keuangan di Desa Berjo belum sepenuhnya efektif secara substansial. Dalam praktiknya, pada penerapan asas keterbukaan masih menghadapi berbagai faktor penghambat, seperti rendahnya literasi masyarakat terhadap informasi publik terutama pada masyarakat yang berusia lanjut dan juga kompleksitas sosial dimana banyaknya jumlah masyarakat yang harus menerima informasi mengenai pengelolaan keuangan desa. Di sisi lain, terdapat faktor pendukung pada penerapan asas keterbukaan, yaitu; pertama, komitmen pemerintah desa yang konsisen; kedua, partisipasi dan kepedulian masyarakat; dan ketiga, pemanfaatan teknologi informasi