Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian putusan bebas dengan asas pembuktian probationes debent esse evidentes dan penerapan asas dubbel en grondslag sebagai dasar pertimbangan hakim dalam perkara kekerasan bersama-sama terhadap orang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan sumber hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer berupa KUHAP, KUHP, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Skh, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan artikel hukum. Teknik pengumpulan hukum dalam penelitian ini dengan cara studi Pustaka dan bahan hukum diperoleh dan diolah dengan metode silogisme deduktif. Penulis melakukan analisis terhadap Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Skh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan bebas telah sesuai dengan asas probationes debent esse evidentes karena tidak terpenuhinya tiga dimensi pembuktian: perspicuae (kejelasan identifikasi), faciles intelligi (kemudahan pemahaman kausalitas), dan evidentes (kepastian keterlibatan). Majelis Hakim tepat menerapkan in dubio pro reo ketika bukti tidak membentuk keyakinan. Namun, penerapan asas dubbel en grondslag secara formal-prosedural telah sesuai Pasal 183 KUHAP, tetapi secara materiil-substantif terlalu rigid dengan mengesampingkan circumstantial evidence dan teori penyertaan, sehingga berpotensi menciptakan impunitas dalam perkara kekerasan bersama-sama terhadap orang.