Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik kepala daerah dan karakteristik keuangan pemerintah daerah terhadap tingkat kelengkapan pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Karakteristik kepala daerah yang digunakan dalam penelitian ini antara lain tingkat pendidikan, gender, dan ukuran dewan. Sementara itu, karakteristik keuangan pemerintah daerah yang digunakan dalam penelitian ini antara lain debt ratio, profit margin, quick ratio, dan asset turnover. Populasi penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan pemerintah daerah pada tahun 2008 yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Dalam penentuan sampel, penelitian ini menggunakan porpusive sampling method. Analisis menggunakan model regresi berganda dengan melakukan uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik dewan yang dinyatakan dengan level pendidikan dan ukuran dewan mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah, sedangkan untuk gender tidak berpengaruh signifikan. Untuk karakteristik keuangan yang dinyatakan dengan debt ratio, quick ratio, profit margin mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah, sementara untuk aset turnover terbukti tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah.