Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan terhadap pembangunan perumahan di karanganyar serta sanksi yang diberikan pemerintah terhadap pelanggaran terhadap pihak pembangunan perumahan dan mengetahui hambatan serta solusi dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pembangunan perumahan di kabupaten Karanganyar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber penelitian sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan skunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen/bahan pustaka dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah penalaran (logika) deduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap pembangunan perumahan di kabupaten karanganyar sesuai dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sanksi terhadap pelanggaran pembangunan perumahan tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2009 tentang Bangunan. Kemudian terdapat hambatan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pembangunan perumahan diakibatkan banyak pengembang yang mendirikan perumahan dibawah 50 unit dan tidak menyediakan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat sekitar hunian. Solusi yang diberikan meningkatkan pengawasan dan memberikan sosialisasi akan pentingnya fasilitas sosial dan utilitas umum serta ruang terbuka hijau dalam perumahan yang akan dibangun.