Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian alasan pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum atas pengabaian Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP oleh Hakim Pengadilan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)  dalam perkara korupsi bantuan gempa bumi terhadap KUHAP. Tujuan yang lain yaitu untuk mengetahui kesesuaian Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus Kasasi Penuntut Umum dengan alasan pengabaian ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP oleh Hakim Pengadilan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam perkara korupsi bantuan gempa bumi terhadap KUHAP.
Penelitian hukum ini termasuk penelitian hukum normatif yang bersifat preskiptif dengan menggunakan sumber bahan-bahan hukum, baik yang berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan. Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan analisis dengan metode deduksi yang berpangkal dari pengajuan premis mayor, salah satunya yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Premis Minor yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1826 K/Pid.Sus/2013.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan bahwa pengajuan alasan kasasi oleh Penuntut Umum dengan alasan pengabaian ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, yakni putusan judex factie (Pengadilan Tinggi) tidak memuat secara lengkap tentang pertimbangan hakim mengenai fakta-fakta yang ada di persidangan. Atas dasar hal tersebut maka Hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa putusan judex factie batal demi hukum. Namun dalam menjatuhkan putusan, Hakim Mahkamah Agung tidak berdasarkan pada alasan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum. Walaupun demikian hal ini diperbolehkan dalam KUHAP.

Kata Kunci : Putusan, Pertimbangan Hakim, Alasan Kasasi.

This research aimed to find out the submission of conformity reason cassation by prosecutors over neglect article 197 paragraph (1) letter d Code of Criminal Procedure by the high court of Yogyakarta special region (of Yogyakarta) in corruption case against Code of Criminal Procedure assistance an earthquake. It also to find out the consistency of the supreme court justice cassation to receive public prosecutor by reason of neglect the provisions of article 197 paragraph (1) letter d Code of Criminal Procedure by the high court of Yogyakarta special region (of Yogyakarta) in corruption case against Code of Criminal Procedure assistance an earthquake.
This study belonged to a normative law research that was prescriptive in nature using law material source, either primary or secondary. Technique of collecting law material in this research was library study. In this research, the writer used an analysis with deductive method departing from proposing major premise, namely, Code of Criminal Procedure and minor premise, namely, verdict’s The Supreme Court Number 1826 K/Pid.Sus/2013.
Based on the results of research and the reason this conclusion cassation by the public prosecutors on the grounds of neglect of the provisions of article 197 paragraph (1) letter d Code of Criminal Procedure, the verdict judex factie (appellate court) not contain a complete about a judge at the court of the facts. However, the judge ruling supreme court judge cassation not based on the reasons put forward by the public prosecutor. Though it is permissible in Code of Criminal Procedure.

Keywords : Verdict, Judge Consideration, Cassation Reason.