ABSTRACT
The purpose of this study is to know the determine the discrepancy in the
village SVTO assignment in Blulukan DPPKAD Karanganyar on the ability of
taxpayers to pay UN-P2, knowing SVTO mismatch factor in the Blulukan village,
knowing the impact that occurs due to the mismatch, and then to know DPPKAD
Karanganyar efforts to resolve discrepancies The Blulukan village.
This case study uses the methods of observation, that is direct observation
on DPPKAD Karanganyar, methods of interviewing, and methods of the literature.
Methods of interviews conducted with taxpayers in Blulukan and officers of
DPPKAD Karanganyar.
The results of this case study is Karanganyar Regional Government has
made efforts to remedy the lack SVTO that have occurred in the Village Blulukan,
and still there are taxpayers who objected and did not fulfill their obligation to pay
taxes as a result of the increase in sub Blulukan SVTO fairly high.
The conclusion was that there is a mismatch taxable value (SVTO)
determined by DPPKAD with the selling price of land and buildings are actually due
to an increase SVTO higher than the previous year in the village Blulukan, so that
taxpayers still have objected to the payment of PBB-P2.
Based on the results of the case study, the authors suggest, that provide
counseling and socialization on a regular basis so that taxpayers understand the
knowledge of the importance of paying taxes, providing a stimulus associated with a
piece of the current United Nations pay-P2, provides information about the
submission of the UN-P2 reduction for taxpayers still have objections regarding its
UN obligations, as well as the local government needs to conduct a study on a
regular basis regarding the assessment ratio SVTO set.
Keywords: SVTO, case studies, DPPKAD Karanganyar.
ABSTRAK
Tujuan dari tugas akhir ini adalah mengetahui ketidaksesuaian NJOP di
Kelurahan Blulukan oleh DPPKAD Karanganyar terhadap kemampuan wajib pajak
membayar PBB-P2, mengetahui faktor ketidaksesuaian NJOP di Kelurahan
Blulukan, mengetahui dampak yang terjadi akibat adanya ketidaksesuaian, serta
mengetahui upaya DPPKAD Kabupaten Karanganyar untuk mengatasi adanya
ketidaksesuaian di Kelurahan Blulukan.
Studi kasus ini menggunakan metode pengamatan, yaitu pengamatan
langsung di DPPKAD Karanganyar, metode wawancara, dan metode pustaka.
Metode wawancara dilakukan dengan wajib pajak di Blulukan dan pegawai
DPPKAD Kabupaten Karanganyar.
Hasil studi kasus ini adalah Pemerintah Daerah Karanganyar telah melakukan
upaya-upaya untuk mengatasi ketidaksesuaian NJOP yang telah terjadi di Kelurahan
Blulukan, dan masih ada wajib pajak yang merasa keberatan serta tidak
melaksanakan kewajibannya membayar pajak akibat dari kenaikan NJOP di
kelurahan Blulukan lumayan tinggi.
Kesimpulannya adalah terdapat ketidaksesuaian Nilai Jual Objek Pajak
(NJOP) yang ditentukan oleh DPPKAD dengan harga jual tanah dan bangunan yang
sebenarnya karena adanya kenaikan NJOP yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya
di kelurahan Blulukan, sehingga wajib pajak masih ada yang merasa keberatan
dengan pembayaran PBB-P2.
Berdasarkan hasil studi kasus, penulis memberikan saran, yaitu memberikan
penyuluhan dan sosialisasi secara berkala agar wajib pajak mengerti pengetahuan
akan pentingnya membayar pajak, memberikan stimulus berkaitan dengan potongan
saat membayar PBB-P2, memberikan informasi tentang cara pengajuan pengurangan
PBB-P2 bagi wajib pajak yang masih merasa keberatan mengenai kewajiban PBB
yang dimilikinya, serta Pemerintah daerah perlu melakukan kajian secara berkala
mengenai rasio penilaian NJOP yang ditetapkan.
Kata kunci: NJOP, studikasus, DPPKAD KabupatenKaranganyar