ABSTRACTThe purpose of this study is to know the determine the discrepancy in thevillage SVTO assignment in Blulukan DPPKAD Karanganyar on the ability oftaxpayers to pay UN-P2, knowing SVTO mismatch factor in the Blulukan village,knowing the impact that occurs due to the mismatch, and then to know DPPKADKaranganyar efforts to resolve discrepancies The Blulukan village.This case study uses the methods of observation, that is direct observationon DPPKAD Karanganyar, methods of interviewing, and methods of the literature.Methods of interviews conducted with taxpayers in Blulukan and officers ofDPPKAD Karanganyar.The results of this case study is Karanganyar Regional Government hasmade efforts to remedy the lack SVTO that have occurred in the Village Blulukan,and still there are taxpayers who objected and did not fulfill their obligation to paytaxes as a result of the increase in sub Blulukan SVTO fairly high.The conclusion was that there is a mismatch taxable value (SVTO)determined by DPPKAD with the selling price of land and buildings are actually dueto an increase SVTO higher than the previous year in the village Blulukan, so thattaxpayers still have objected to the payment of PBB-P2.Based on the results of the case study, the authors suggest, that providecounseling and socialization on a regular basis so that taxpayers understand theknowledge of the importance of paying taxes, providing a stimulus associated with apiece of the current United Nations pay-P2, provides information about thesubmission of the UN-P2 reduction for taxpayers still have objections regarding itsUN obligations, as well as the local government needs to conduct a study on aregular basis regarding the assessment ratio SVTO set.Keywords: SVTO, case studies, DPPKAD Karanganyar.ABSTRAKTujuan dari tugas akhir ini adalah mengetahui ketidaksesuaian NJOP diKelurahan Blulukan oleh DPPKAD Karanganyar terhadap kemampuan wajib pajakmembayar PBB-P2, mengetahui faktor ketidaksesuaian NJOP di KelurahanBlulukan, mengetahui dampak yang terjadi akibat adanya ketidaksesuaian, sertamengetahui upaya DPPKAD Kabupaten Karanganyar untuk mengatasi adanyaketidaksesuaian di Kelurahan Blulukan.Studi kasus ini menggunakan metode pengamatan, yaitu pengamatanlangsung di DPPKAD Karanganyar, metode wawancara, dan metode pustaka.Metode wawancara dilakukan dengan wajib pajak di Blulukan dan pegawaiDPPKAD Kabupaten Karanganyar.Hasil studi kasus ini adalah Pemerintah Daerah Karanganyar telah melakukanupaya-upaya untuk mengatasi ketidaksesuaian NJOP yang telah terjadi di KelurahanBlulukan, dan masih ada wajib pajak yang merasa keberatan serta tidakmelaksanakan kewajibannya membayar pajak akibat dari kenaikan NJOP dikelurahan Blulukan lumayan tinggi.Kesimpulannya adalah terdapat ketidaksesuaian Nilai Jual Objek Pajak(NJOP) yang ditentukan oleh DPPKAD dengan harga jual tanah dan bangunan yangsebenarnya karena adanya kenaikan NJOP yang lebih tinggi dari tahun sebelumnyadi kelurahan Blulukan, sehingga wajib pajak masih ada yang merasa keberatandengan pembayaran PBB-P2.Berdasarkan hasil studi kasus, penulis memberikan saran, yaitu memberikanpenyuluhan dan sosialisasi secara berkala agar wajib pajak mengerti pengetahuanakan pentingnya membayar pajak, memberikan stimulus berkaitan dengan potongansaat membayar PBB-P2, memberikan informasi tentang cara pengajuan penguranganPBB-P2 bagi wajib pajak yang masih merasa keberatan mengenai kewajiban PBByang dimilikinya, serta Pemerintah daerah perlu melakukan kajian secara berkalamengenai rasio penilaian NJOP yang ditetapkan.Kata kunci: NJOP, studikasus, DPPKAD KabupatenKaranganyar