Pembakaran hutan merupakan masalah yang sangat serius karena merupakan salah satu penyebab utama kerusakan hutan di Indonesia. Dikatakan merupakan tindak pidana yang serius karena mempunyai daya rusak tinggi dan luas dalam waktu yang cepat. Untuk mengatasi tindak pidana pembakaran hutan tersebut maka upaya penegakan hukum harus dijalankan secara optimal.
Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau non doktrinal, dalam sifat penelitian yang deskriftif dan bentuk penelitian preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu pendekatan hukum yang dilakukan di lapangan.
Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa tindak pidana pembakaran hutan terjadi karena beberapa faktor penyebab yang ada di masyarakat dan aparat penegak hukum. Budaya hukum masyarakatlah yang memegang peranan penting dalam kasus pembakaran hutan di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini. Berbagai upaya preventif dan represif sudah dilakukan oleh pihak taman nasional. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak memerlukan perbaikan dan dukungan dari berbagai pihak, karena dalam upaya penegakan hukum kewenangan penyelidikan dan penyidikan masih sepenuhnya dilakukan oleh aparat hukum dari kepolisian dan kejaksaan.
Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana pembakaran hutan di kawasan konservasi harus diselesaikan secara bijak dan menyeluruh agar tidak menimbulkan dampak kerugian yang lebih luas dan tentunya lebih membutuhkan banyak biaya bagi perbaikan ekosistem di kemudian hari.
Kata kunci : Penegakan hukum, Tindak Pidana, Pembakaran Hutan,Terpadu.