Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak pengalihan penanganan PBB-P2 dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah terhadap PAD Kabupaten Wonogiri, serta upaya apa saja yang dilakukan Pemerintah Daerah Wonogiri dalam menghadapi hambatan-hambatan yang terjadi dalam kegiatan pemungutan PBB-P2.
Langkah penelitian yang dilakukan adalah dengan melakukan wawancara dengan beberapa staff di DPPKAD Kabupaten Wonogiri dan meminta dokumendokumen yang mendukung dalam penelitian ini. Langkah-langkah dalam penelitian ini antara lain dengan menghitung efektivitas dan kontribusi PBB-P2 terhadap PAD Kabupaten Wonogiri beserta alokasinya. Selanjutnya menentukan hambatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Wonogiri berkaitan dengan PBBP2 beserta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya.

Hasil dan kesimpulan penelitian adalah efektivitas penerimaan PBB-P2 Kabupaten Wonogiri setelah diadakan pengalihan mengalami peningkatan menjadi 103,43%. Namun untuk kontribusinya terhadap PAD dinilai masih sangat rendah dengan persentase sebesar 6,81%. Ada satu faktor yang paling berpengaruh terhadap kurang maksimalnya penerimaan PBB-P2 yaitu mengenai nilai ketetapan NJOP yang masih sangat rendah hanya 1 per mil, sehingga masih banyak ditemui Wajib Pajak yang pajak terutangnya dibawah Rp1000.
Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarankan bahwa perlu adanya sosialisasi, kerja sama, penjelasan yang lengkap dan berkala dari Pemerintah Daerah Wonogiri kepada Wajib Pajak mengenai pentingnya membayar pajak demi kemajuan pembangunan Kabupaten Wonogiri kedepan, serta perlu adanya kaji ulang terhadap semua yang berkaitan dengan PBB-P2 terutama masalah regulasi, pendataan Wajib Pajak, kebijakan tarif, kebijakan NJOP, kebijakan pajak minimal, dan sebagainya.

Key Word: Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Wonogiri

The purpose of this research is to determine the impact of Land and Building Tax of Urban dan Rural Area redirection handling from central government to regional government on Own Sources Revenue of Wonogiri District, and also what efforts are being done by Local  Government of Wonogiri in order to overcome the obstacles in PBB-P2 collecting activity.
The research process is done by interviewing some Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) of Wonogiri Region staffs and requesting the documents that support this study. The process of this study is including effectiveness and contribution measure measurement of PBB-P2 to PAD of Wonogiri District and its allocation. The next step is deciding the obstacles faced by Local Government of Wonogiri related to PBB-P2 along with their efforts to overcome it.
The result of the research are showed that the PBB-P2 income effectiveness of Wonogiri District increase to 103.43% after redirection handling is applied. However its contribution on PAD is still low with the precentage of 6.81%. The most influential factor here is the  provisions value of Tax Object Sales Value (Nilai Jual Objek Pajak) that is still low, it is only 1 per mill thus there are many taxpayers with tax due value less than Rp1000.
From this research result, the suggestions that can be given is the Local Government of Wonogiri needs to provide socialization, cooperation, and complete explanation about the important of tax paying in order to develop Wonogiri region to the taxpayers periodically. Besides, all aspects related to PBBP2 is need to reviewed, especially the term of regulation, taxpayers listing, tariff regulation, NJOP regulation, minimum tax rate regulation, and so on.

Key Word: Land and Building Tax of Urban adn Rural Area of Wonogiri District