Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi salah satu program penanggulangan kemiskinan  yaitu Program Nasional PemberdayaanNasional Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo dan meneliti apa sajakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya kemudian mencoba untuk menemukan solusi atas kendala-kendala tersebut.
Penelitian ini diambil dengan metode penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Dalam peneltian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan bahan hukum primer berupa wawancara dan bahan hukum sekunder berupa perundang-undangan, buku- buku maupun dokumen resmi lainnya serta bahan hukum tertier berupa kamus besar bahasa indonesia, ensiklopedia dan lainlain serta teknik analisis bahan hukum secara analisis interaktif mulai dari mereduksi data, penyajian data hingga penarikan kesimpulan.
Adapun simpulan pada penelitian ini,implementasi PNPM-MP sudah sesuai dengan amanat yang ada di dalam Pedoman Pelaksanaan PNPM-MP. Dengan kata lain sudah adanya bukti riil dilaksanakannya Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Dengan adanya program ini diharapkan bisa membangun kesadaran nasional dan sikap mandiri, baik di jajaran aparatur Pemerintah Daerah maupun masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan daerah dan masyarakat.Walaupun hasil penelitian ini  memperlihatkan implementasi PNPM-MP sudah baik namun hasilnya masih kurang maksimal dikarenakan beberapa kendala, namun dengan pelaksanaan program ini diharapkan bisa menanggulangi masalah kemiskinan di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.

Kata Kunci : PNPM Mandiri Perkotaan, Pemberdayaan, Penanggulangan
Kemiskinan

This study aims to find out the implementation of a poverty alleviation Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) in District Mojolaban Sukoharjo and examine what are the constraints in implementation and then try to find a solution to these constraints.
This study was taken with empirical legal research methods with descriptive study nature. In the present study also used a qualitative approach with the primary legal materials in the form of interviews and secondary legal materials, books and other official documents as well as tertiary legal materials in the form of large Indonesian dictionary, encyclopedia and others as well as legal materials analysis techniques Interactive analysis ranging from data reduction, data presentation to conclusion.
The conclusions in this study, implementation of PNPM-MP is in conformity with the mandate contained in the Guidelines for the Implementation of PNPMMP. In other words, had the real evidence of the implementation of Presidential Decree Number 15 Year 2010 on the Acceleration of Poverty Reduction. With this program is expected to build national consciousness and self-sufficiency, both in the ranks of local government apparatus and the public through local and community empowerment approach. Although the results of this study demonstrate the implementation of PNPM-MP has been good, but the result is still less than the maximum because of some obstacles, but with the implementation of this program is expected to address the problem of poverty in Sub District Mojolaban Sukoharjo.

Keywords: PNPM Urban, Empowerment, Poverty Reduction