ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi alih fungsi penggunaan tanah dari lahan pertanian menjadi lahan non pertanian di Kabupaten Klaten sudah sesuai atau belum dengan perundang-undnagan yang berlaku khususnya Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang yang dijabarkan pelaksanaannya dalam Perda Klaten No. 11 Tahun 2011. Tanah
pertanian ini meliputi tanah yang digunakan untuk pertanian, ladang, dan tegalan.Akibat dari kehilangan lahan pertanian produktif adalah kehilangan hasil pertanian secara permanen, sehingga apabila kondisi ini tidak terkendali maka kelangsungan dan peningkatan produksi pertanian akan terus berkurang yang pada akhirnya akan mengancam kepada stabilnya ketahanan pangan di Kabupaten Klaten. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan didukung data-data empiris/di lapangan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Jenis data yang digunakan yaitu berasal dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan model interaktif. Dari hasil penelitian menemukan bahwa pada prinsipnya secara keseluruhan implementasi alih fungsi tanah di Kabupaten Klaten dapat dilaksanakan sesuai perundang-undnagan dan dapat dikendalikan, hanya saja ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para pemilik tanah /yang menguasai tanah serta ditemukan adanya hambatan-hambatan dalam alih fungsi tanah ini yaitu : 1. Adanya kebijakan Pemerintah Daerah yang bersifat dualisme , 2. Kurangnya sosialisasi dari instansi yang berwenang mengenai alih fungsi lahan, 3. Pemilik tanah yang menggunakan tanah pertanian sekehendak hatinya dengan berbagai alasan.
Kata kunci : Alih fungsi lahan, tanah pertanian, perundang-undangan