ABSTRAK

Penulisan hukum ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama apakah persyaratan calon anggota dewan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat meningkatkan kinerja fungsi legislasi DPR. Kedua, bagaimana seharusnya persyaratan calon anggota dewan yang dapat meningkatkan kinerja fungsi legislasi DPR.

Penulisan hukum ini menggunakan penelitiaan hukum normatif bersifat perskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka baik dari media cetak maupun media elektronik (internet) serta teknik analisis yang digunakan adalah logika deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan bahwa persyaratan calon anggota DPR sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD belum sepenuhnya memberikan pengaruh yang berarti bagi peningkatan kinerja fungsi legislasi DPR. Perlu adanya restrukturisasi terhadap faktor intern maupun faktor ekstern yang berkaitan halnya dengan lemahnya kinerja fungsi legislasi DPR, dengan tujuan agar kinerja fungsi legislasi DPR dapat dilaksanakan lebih baik kedepannya.

Kata kunci: Restrukturisasi, Legislasi, Dewan Perwakilan Rakyat