ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal, opini audit, hasil evaluasi AKIP, dan hasil EKPPD terhadap tingkat korupsi. Tingkat korupsi diukur dengan menggunakan jumlah kasus korupsi tahun 2011-2015 pada Laporan Tahunan Kejaksaan disesuaikan dengan populasi penduduk.Populasi dalam penelitian ini adalah provinsi di Indonesia periode 2011-2015. Sampel penelitian diambil dengan metode purposive sampling dan jumlah sampel observasi yang diperoleh sebanyak 104 sampel. Keseluruhan data dalampenelitian ini merupakan data sekunder yang diambil dari Kejaksaan, LKPDmasing-masing pemerintah provinsi, Badan Pemeriksa Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pusat Statistik.Alat analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah regresi berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 23.0. Hasil pengujian simultan menunjukkan bahwa semua variabel berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi. Hasil pengujian parsial menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi. Opini audit, hasil evaluasi AKIP dan hasil EKPPD tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi.Kata kunci: Desentralisasi fiskal, opini audit, hasil evaluasi AKIP, hasil EKPPD, tingkat korupsi.